Catatan Ketua MPR RI
PPHN Menjawab Aspirasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Ketatanegaraan
Kendati sebagian masih dibiayai dengan utang luar negeri, pembangunan tidak lagi terfokus di Jawa, melainkan berpijak pada kebijakan Indonesia sentris.
Melalui penyaluran dana desa, semua desa diberi wewenang untuk membangun wilayahnya.
Sempat menghadapi pandemi Covid-19 selama dua tahun dengan segala risiko kerusakannya, stabilitas ekonomi nasional terbukti tetap terjaga, bahkan sempat mencatatkan pertumbuhan impresif.
Semua pencapaian sepanjang satu dekade terakhir ini memang mendapat apresiasi dari sebagian besar masyarakat.
Namun, di saat bersamaan, disadari juga bahwa pencapaian itu belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan negara-bangsa.
Apalagi jika dikaitkan dengan target-target strategis mewujudkan profil Indonesia Emas 2045.
Masih banyak yang harus dikerjakan di dekade-dekade mendatang.
Sebutlah program ketahanan dan kemandirian pangan, percepatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta pemenuhan kebutuhan akan talenta digital, pendalaman sektor Industri melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA) hingga percepatan tersedianya energi baru terbarukan (EBT).
Pembangunan berkelanjutan dengan semua agenda strategis dan rangkaian prosesnya harus ditetapkan dalam PPHN yang wajib dipatuhi setiap administrasi pemerintah
- Sosialisasi Empat Pilar MPR di Banjarbaru, Habib Aboe: Stunting Harus Dilawan
- Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Meningkat, Wakil Ketua MPR Merespons Tegas!
- Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Basarah PDIP: Sudah Tepat
- Siti Fauziah Ajak Para Mahasiswa Terapkan Nilai-Nilai dan Pertahankan Jati Diri Bangsa
- Dana CSR Harus Bisa Berperan Membantu Mewujudkan Indonesia Emas 2045
- Catatan Ketua MPR: Tetaplah Berhati-hati dan Bijaksana Mengelola Pertumbuhan Ekonomi