Catatan Ketua MPR RI

PPHN Menjawab Aspirasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Ketatanegaraan

PPHN Menjawab Aspirasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Ketatanegaraan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

Kendati sebagian masih dibiayai dengan utang luar negeri, pembangunan tidak lagi terfokus di Jawa, melainkan berpijak pada kebijakan Indonesia sentris.

Melalui penyaluran dana desa, semua desa diberi wewenang untuk membangun wilayahnya.

Sempat menghadapi pandemi Covid-19 selama dua tahun dengan segala risiko kerusakannya, stabilitas ekonomi nasional terbukti tetap terjaga, bahkan sempat mencatatkan pertumbuhan impresif.

Semua pencapaian sepanjang satu dekade terakhir ini memang mendapat apresiasi dari sebagian besar masyarakat.

Namun, di saat bersamaan, disadari juga bahwa pencapaian itu belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan negara-bangsa.

Apalagi jika dikaitkan dengan target-target strategis mewujudkan profil Indonesia Emas 2045.

Masih banyak yang harus dikerjakan di dekade-dekade mendatang.

Sebutlah program ketahanan dan kemandirian pangan, percepatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta pemenuhan kebutuhan akan talenta digital, pendalaman sektor Industri melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA) hingga percepatan tersedianya energi baru terbarukan (EBT).

Pembangunan berkelanjutan dengan semua agenda strategis dan rangkaian prosesnya harus ditetapkan dalam PPHN yang wajib dipatuhi setiap administrasi pemerintah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News