Presiden Gencar Bahas Pemborosan Akibat Subsidi BBM

jpnn.com - JAKARTA - Jelang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin gencar melakukan sosialisasi adanya pemborosan uang negara akibat BBM subsidi.
"5 tahun lalu atau 5 tahun sebelumnya lagi, kita selalu terjebak pada pemborosan lewat subsidi BBM. Subsidi BBM kita, kurang lebih Rp714 triliun. Itu pemborosan," ujar Presiden di Jakarta Selatan, Jumat, (7/11).
Presiden menyesalkan pemerintahan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang memberikan dana negara untuk bidang kesehatan hanya sebesar Rp220 triliun daninfrastruktur Rp 574 triliun. Dana subsidi BBM lebih banyak dibanding dua kebutuhan masyarakat tersebut.
"Boros enggak kita? Sangat boros. Tiap hari itu kita bakar, dan kita sadar bahwa kita adalah boros. Untuk kesehatan cuma segitu. Pemborosan seperti inilah yang harus kita hentikan," tegas Presiden.
Ke depan, menurutnya, APBN sebaiknya digunakan untuk sasaran produktif yang tepat dibanding pada hal konsumtif. Pada APBN 2015, kata dia, APBN berjumlah sekitar Rp2.019 triliun.
Dalam rencana itu, sebanyak Rp433 triliun dipergunakan untuk subsidi subsidi BBM dan subsidi listrik. Untuk subsidi BBM, Presiden mengaku ingin mengalihkannya ke pos yang lebih bermanfaat.
"Subsidi BBMnya kurang lebih Rp 300-an triliun. Sangat besar sekali. Inilah yang ingin kita alihkan dari konsumtif ke produktif. Kemana? Akan ke pertanian. Benih, pupuk, irigasi untuk petani, infrastruktur waduk, juga untuk bantu nelayan-nelayan," tandas Presiden. (flo/jpnn)
JAKARTA - Jelang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin gencar melakukan sosialisasi adanya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gubernur Rudy Mas’ud Mengunjungi Kediaman Dedi Mulyadi, Ini yang Bahas
- Kepala BNN: 10 Wilayah Ini Rawan Terjadi Penyelundupan Narkoba
- Malik Nuh Jaidi: Harmoni Keluarga yang Menguatkan Langkah Bisnis
- Tuntaskan Kemiskinan, Khofifah Bersama Muslimat NU Terbukti Mampu Mengatasi Persoalan Rakyat
- Tingkat Kepuasan terhadap Pemerintah Capai 80 Persen, Peran TNI-Polri Dinilai Signifikan
- Chaidir Minta Peserta Seleksi PPPK tak Tergoda Rayuan Oknum yang Menjanjikan Kelulusan