Presiden SBY Keluhkan Kinerja Menterinya

JAKARTA— Giliran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritisi Pemerintahan.Mengawali  kritiknya, Presiden SBY mengatakan bahwa perekonomian periode 2009-2010 sudah berjalan sangat baik.  Meski begitu ia mengaku masih kecewa, karena banyak jajaran dibawahnya tidak bekerja dengan  maksimal."Pemerintah dan birokrasinya masih sering berjalan lambat, bahkan tidak jarang berjalan  tidak sejalan dengan perencanaan," kata Presiden di hadapan para Gubernur dan Bupati di Istana Bogor  Jawa Barat, Senin (21/2).

Kekecewaan SBY juga ditujukan kepada para menterinya yang dianggapnya sering tidak mengindahkan  keputusan yang diambil dalam sidang kabinet. "Dalam sidang kabinet sering di putus A, namun tidak  dijalankan. Malah, tiga bulan kemudian menghilang," sesal SBY. Sayangnya, Presiden SBY tidak  menyebut para menterinya yang sering mbalelo atau mengabaikan keputusan kabinet tersebut. Kekesalan SBY tidak sampai di sini saja. Tidak maksimalnya komunikasi antar jajaran kementerian juga  dikeluhkan sang Presiden. Dengan tegas, Presiden SBY menyatakan bahwa segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh Presiden sudah harus di jalankan. " Sekali diputuskan, jangan ada diskusi lagi di bawah. Sehingga mandeg, dan kita bisa rugi."

Terhadap pemerintah daerah, Presiden menyesalkan masih adanya pemda yang menolak peluang investasi  hanya karena faktor kepentingan. "Misalnya, karena kepentingan bisnis keluarga," ujarnya. Untuk masalah ini, Presiden SBY nampak kesal berat. Sehingga ia perlu menekankan suaranya lebih dalam,  "Ada satu Kabupaten, dan ada satu kota yang rencananya sudah bagus sekali, investasinya nyata, semua  sudah setuju namun terhambat karena si Bupati, walikota tidak setuju. Saya tidak ingin hal ini  terjadi lagi, apalagi nilai investasinya 100 - 300 Miliar. Tidak mudah mencari investor senilai  ini," kata Presiden penuh sesal.

Kekesalan lain, yang membuat terhambatnya pembangunan kata SBY karena masih banyak investor yang ingkar janji. Padahal peluangnya sudah disetujui dan disiapkan pemerintah. Penyakit keempat lanjutnya adalah karena lambannya tanggapan pemerintah mengenai regulasi yang ternyata