Pro dan Kontra Perppu Ormas, Ini Kata Ketua Komisi III

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan, tepat tidaknya langkah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait organisasi kemasyarakatan (Ormas), akan diuji oleh waktu.
Dia menjelaskan, langkah Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu karena berbagai peristiwa yang terjadi dan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Jokowi tentu menerima masukan dan saran dari Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, kejaksaan, dan aparat lainnya untuk menandatangani Perppu tersebut.
"Bagi kami, langkah itu bisa dilakukan presiden. Soal tepat atau tidak biar waktu yang menjawab. Menurut saya apa yang dilakukan presiden sesuai kewenangan," kata Bambang, Rabu (12/7).
Menurut dia, pemerintah tentu memiliki perhitungan yang matang mengeluarkan Perppu itu. "Jadi, tunggu saja hasilnya," tegas politikus Partai Golkar ini.
Menurut Bambang, langkah presiden ini sebenarnya sudah dibenarkan UU. Namun, urusan tepat atau tidaknya Perppu itu biar waktu yang menjawab.
"Sebagai pribadi, saya nilai tepat. Tapi dari sisi Komisi III biar waktu yang menjawab," paparnya. (boy/jpnn)
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan, tepat tidaknya langkah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Redaktur & Reporter : Boy
- Jampidsus Sita 47.000 Ha Lahan Sawit Ilegal, Sahroni: Langkah Konkret Kembalikan Kerugian Negara
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- Sahroni Minta Polisi Tangkap Pihak yang Ingin Menghancurkan Citra Kejagung
- Sahroni Nilai Pertemuan Sespimmen Polri dengan Jokowi Kurang Pas, Begini Alasannya
- Habiburokhman Pastikan DPR Tetap Minta Masukan Masyarakat dalam Penyusunan RUU KUHAP
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Menganggap Kinerja KY Perlu Dievaluasi