Prof Abdul Hafiz Anshari, Ulama yang Berani ke Panggung Politik

Dia menjabat sebagai sekretaris Korpri di Fakultas Syariah di kampus yang saat ini bernama UIN itu. Di era Orde Baru kala itu, Korpri adalah bagian dari partai berlambang pohon beringin.

Dia ingat betul, pada tahun 1996 silam. Dia diminta untuk masuk di kepengurusan partai Golkar Kalsel. “Ketika itu, belum ada aturan PNS dilarang ikut berpolitik praktis. Saya pun mulai terjun ke dunia politik,” ceritanya.

Namun, dunia politik pula yang membuat Hafiz terlambat menyelesaikan desertasinya. “Tahun 1998 saya mundur dari dunia politik. Desertasi saya tak selesai-selesai kala itu. Ditambah keluarnya aturan yang melarang PNS ikut politik praktis. Saya pun memilih tetap menjadi PNS,” tuturnya.

Meski tak lagi berkarier di dunia politik, Hafiz rupanya ditakdirkan untuk tak bisa lepas dari dunia yang sempat membuat kuliahnya hampir berantakan. Ceritanya, sebelum Pemilu tahun 2004 lalu, salah seorang PNS Pemprov datang ke rumahnya.

Si tamu menyampaikan pesan dari Gubernur Kalsel, Syahril Darham yang meminta dirinya untuk menjadi tim panitia seleksi Komisioner KPU Kalsel atau untuk membantu kepemiluan di Kalsel menjadi komisioner KPU Kalsel.

Pilihannya, jika menjadi tim panitia seleksi, dia tak perlu mengikuti tes dan langsung di-SK-kan oleh gubernur. Namun, jika memilih ingin menjadi komisioner, tetap harus mengikuti tes seperti peserta lain.

“Setelah berunding dengan orang rumah, saya pilih yang kedua. Yakni ingin menambah pengalaman dan menjadi komisioner KPU,” terangnya.

Tak memiliki banyak ilmu kepemiluan, bukan berarti Hafiz berserah diri. Buku-buku terkait undang-undang kepemiluan dipelajari siang hingga malam.