Program MBG Dinilai Efektif, Tetapi Rawan Jadi Proyek Titipan

Iskandar juga menyoroti posisi Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pelaksana MBG yang dibentuk lewat Perpres 83/2024. Menurutnya, BGN minim pengawasan dan berpotensi jadi instrumen politik.

“Tanpa audit independen dan keterlibatan publik, BGN bisa jadi pusat korupsi berjamaah,” katanya.

Untuk itu, dia mendorong audit investigatif oleh BPK dan KPK, lelang terbuka untuk vendor, serta pembuatan portal transparansi yang menampilkan data distribusi, biaya, dan menu secara real-time.

“Guru, wali murid, dan ormas lokal harus dilibatkan sebagai pengawas independen,” ujar Iskandar.

Iskandar menegaskan bahwa MBG bisa menjadi role model program sosial nasional jika dikawal bersama.

“Anak-anak tidak butuh nasi beraroma korupsi. Mereka butuh negara yang jujur menyuapi masa depan mereka,” tuturnya. (jlo/jpnn)