Proyek Bantuan Kapal Nelayan di KKP Bermasalah

Dalam proyek pengadaan kapal yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) tahun 2010 itu ditemukan kejanggalan dimana  saat provinsi menyerahkan kapal itu kepada perhimpunan nelayan tradisional,  tidak disertai dengan surat- surat kapal.

 

Menurut Johana Sia, surat kapal itu baru ia terima pada November 2011 lalu.  Proyek pengadaan bantuan kapal tersebut dinilai Johana Sia  merupakan proyek gagal. Yang disesalkan setelah bantuan tersebut diterima, tidak ada biaya  operasional awal termasuk surat-surat kapal.

 

Johana Sia mengaku sudah menanyakan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat dan dijawab bahwa  dana operasional awal tidak ada. Sementara  menurut Dirjen Tangkap Kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta Dedi Sutisna bahwa itu sudah merupakan satu paket.

 

“Yang namanya operasional awal adalah paket bersama dengan kapal. Tapi kami tidak pernah menerima yang namanya operasional awal, sehingga kami terkendala pengoperasional kapal yang besar seperti ini menggunakan biaya yang cukup besar. Nah kapal Inkamina 48 adalah kapal ukuran 34 GT diperuntukkan bagi nelayan tradisional,”tandasnya.