Proyek Renovasi Rumah Jabatan DPR Terus Jadi Sorotan

Di tempat terpisah Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi menduga lolosnya kontraktor-kontraktor bermasalah di DPR tidak lepas dari permainan antara kontraktor, calon dan pihak kesekjenan. "Logikanya, tidak mungkin kontraktor bermasalah bisa bekerja tanpa pinalti dari owner proyek. Yang terjadi sebaliknya, yakni proteksi khusus dari pihak owner proyek," kata Uchok Sky Khadafi.

Secara khusus Fitra menyoroti pembangunan renovasi RJA DPR dengan nilai kontrak Rp445 miliar yang dimenangkan oleh PT Adhi Karya dengan rincian pekerjaan berupa renovasi RJA, pembangunan 10 unit rumah dinas baru, serta renovasi masjid dan dan taman kanak-kanak di Kompleks Perumahan DPR Kalibata.

"Adhi Karya menyubkontrakkan ke PT Pembangunan Perumahan. Kemudian PT Pembangunan Perumahan mengeluarkan dokumen kepada sembilan pengembang pelaksana proyek," ungkap Uchok.

Dikatakannya, perjanjian itu ditandatangani Kepala Divisi Operasi (KDVO) II PT Pembangunan Perumahan Harry Nugroho, Kepala Bagian Teknis Divisi Operasi (KBT DVO) II PT Pembangunan Perumahan Sumantoro, dan Project Manager PT Pembangunan Perumahan Didik Mardian.