JPNN.com 
Puskapsi Sarankan Jokowi Keluarkan Perppu Penundaan Revisi UU KPK
Sabtu, 05 Oktober 2019 – 17:27 WIB
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com
"Zaman soeharto pernah ada Perppu penangguhan pajak pertambahan nilai. Era SBY, Perppu Nomor 1 tahun 2005 penangguhan industrial, Perppu Nomor 2 2006 tentang penangguhan peradilan perikanan," ungkap dia.
"Jadi, penangguhan itu sesuatu yang lazim. Jadi, ketika ditangguhkan setahun, tetap berlaku UU lama," timpal dia. (mg10/jpnn)
Direktur Puskapsi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengusulkan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk menerbitkan Perppu Penangguhan Revisi UU KPK
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- Polling Institute Rilis Kepuasan Publik kepada Jokowi Tembus 77,1 Persen
- Mendampingi Jokowi Kunker, Qodari: Saya Terkejut Saat Diajak
- Jokowi Menugaskan Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
- Grace Natalie PSI Dapat Tugas dari Presiden Jokowi di Pemerintahan
- Klub Presiden Bisa Berikan Ide dan Gagasan Besar untuk Kemajuan NKRI
- Lia Camino
