JPNN.com 
Puskapsi Sarankan Jokowi Keluarkan Perppu Penundaan Revisi UU KPK
Sabtu, 05 Oktober 2019 – 17:27 WIB
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com
"Zaman soeharto pernah ada Perppu penangguhan pajak pertambahan nilai. Era SBY, Perppu Nomor 1 tahun 2005 penangguhan industrial, Perppu Nomor 2 2006 tentang penangguhan peradilan perikanan," ungkap dia.
"Jadi, penangguhan itu sesuatu yang lazim. Jadi, ketika ditangguhkan setahun, tetap berlaku UU lama," timpal dia. (mg10/jpnn)
Direktur Puskapsi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengusulkan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk menerbitkan Perppu Penangguhan Revisi UU KPK
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi
