Putusan Suryadharma jadi Sumber Hukum Kuat bagi KPK

jpnn.com - JAKARTA - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan haji mantan Menteri Agama Suryadharma Ali diapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagi lembaga pemberangus korupsi ini, putusan hakim tunggal Titi Hadianti, itu bisa menjadi sumber hukum yang kuat.

"Segala yang didalilkan pemohon ditolak, kami mengapresiasi," anggota Biro Hukum KPK Abdul Basir  usai persidangan di PN Jaksel, Rabu (8/4)

Penyidikan kasus SDA pun tetap akan dilanjutkan. Namun, memang masih ada berkas yang perlu dilengkapi.

"Penyidikan (kasus) SDA masih ada beberapa yang perlu dilengkapi," timpal Nur Chusniah, anggota Biro Hukum KPK lainnya.

Kuasa Hukum SDA, Humprey Djemat menegaskan, tetap yakin proses penyidikan kasus SDA tidak benar.

"Artinya, di situ tetapkan dulu tersangka ya, baru kemudian dicari bukti-buktinya," kata Humprey di PN Jaksel usai persidangan.

Sehingga tidak heran, kata dia, tidak heran pemeriksaan kasus SDA telah berjalan sembilan bulan lebih tanpa perkembangan. Apalagi, kata dia, kerugian negara dalam kasus ini tidak ada dasarnya sama sekali karena tidak ada audit investigasi dari BPK.

"Dan BPK melalui suratnya menyatakan tersebut bahkan BPKP yang katakanlah diminta KPK membuat perhitungan sampai saat ini tidak ada perhitungannya," katanya.