Raker di DPD RI, Tito Karnavian Sampaikan Pesan Jokowi

Raker di DPD RI, Tito Karnavian Sampaikan Pesan Jokowi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Foto: Ricardo/JPNN.com

Selain itu, kata Tito, neraca perdagangan Indonesia juga mengalami masalah. Hal ini karena ekspor lebih rendah dari impor. Akibatnya, terjadi tekanan terhadap cadangan devisa. Kalau cadangan devisa mengalami masalah, maka akan terjadi inflasi yang bisa memicu kenaikan harga dan gejolak sosial.

"Kalau lapangan kerja tidak mampu menampung bonus demografi, maka anak-anak muda dikhawatirkan terlibat kriminal dan lain-lain," kata Tito. 

Dia menambahkan kompetisi global juga sangat keras terutama dipicu perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Ditambah lagi masalah di beberapa wilayah terutama yang berhubungan dengan keamanan di Chile, Bolivia, Timur Tengah, dan Hong Kong yang juga bisa memicu resesi.

Tito menyatakan, inti dari arahan Presiden Jokowi adalah harus membuka lapangan pekerjaan  sebanyak-banyaknya dengan tujuan menampung angkatan kerja, dan membuat ekonomi bangkit dalam rangka berkompetisi secara global. 

Tito menambahkan dalam arahnnya presiden juga menyatakan bahwa membuka lapangan pekerjaan tidak hanya bisa mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, anggaran APBN terbatas. Sebagian atau lebih Rp 800 triliun ditransfer ke daerah.

Sementera, Rp 900 triliun digunakan di kementerian-kementerian. "Oleh karena itu kuncinya menurut presiden adalah mengundang investasi," ujarnya. 

Namun, Tito menambahkan, untuk berinvestasi di Indonesia masih terkendala dalam hal regulasi dan perizinan. Menurut Tito, dari sekian banyak perusahaan Amerika Serikat yang keluar dari Tiongkok, tidak satupun masuk ke Indonesia. Banyak yang lebih memilih ke Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja, dan Myanmar.  "Indonesia terhambat perizinan. Baik di tingkat daerah yang panjang maupun pusat. Penyederhanaan birokrasi dan perizinan ini yang ingin dituju presiden," katanya.

Menurutnya, presiden juga menghendaki program kerja anggaran ke depan mengakomodasi visi seperti ini. Daerah boleh bertindak lokal tetapi  berpikir nasional dan global. Otonomi daerah tidak hanya berdasar pertimbangan lokal. (boy/jpnn)

Tito juga meminta satu per satu direktur jenderal dan pejabat lain yang ada di Kemendagri untuk memperkenalkan diri di hadapan Komite I DPD RI.


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News