Raperda Tunjangan Dewan Diusulkan DPRD DKI
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DKI Merry Hotma mengatakan, DPRD DKI sudah memutuskan menjadikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta sebagai usulan inisiatif DPRD DKI.
Hal ini diputuskan meski konsekuensinya adalah pembahasan raperda itu akan lebih panjang dibanding jika diusulkan oleh eksekutif.
Merry menjelaskan raperda itu menjadi inisiatif DPRD karena mengatur keuangan dewan.
"Jadi, kami bisa leluasa untuk minta tanggapan dari 106 anggota lain, kira-kira bagaimana pelaksanaannya di perda," kata Merry di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (10/7).
Dia menyatakan, raperda tersebut harus disahkan dalam waktu tiga bulan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang keluar pada 2 Juni 2017.
Karena itu, mereka cuma memiliki waktu dua bulan lagi.
Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik mengatakan, setelah menjadi perda, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD DKI akan naik sebanyak empat kali lipat.
Ketua DPD Gerindra DKI itu menjelaskan, usulan pembahasan raperda bisa melalui dua pintu, yaitu inisiatif dari DPRD atau eksekutif.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DKI Merry Hotma mengatakan, DPRD DKI sudah memutuskan menjadikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
- Menjelang Pilgub, DPRD Wanti-wanti Pemprov DKI Soal Ini
- Pimpinan DPRD Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Habiskan Rp 22 Miliar
- Demokrat Jakarta Yakin Kursi di DPRD DKI Kembali, Ini Penyebabnya
- Caleg DPRD DKI Golkar Laporkan Dugaan Penggelembungan Suara ke Bawaslu
- Sentil Heru Budi soal KJMU, DPRD DKI: Dulu Zaman Anies Enggak Begitu
- Kursi di DPRD DKI Naik Jadi 11, NasDem Akui Efek Anies