Rasain! Tak Ada KJP untuk Pelajar Tukang Tawuran
"Tawuran yang terjadi sama sekali tidak memberikan manfaat dan keuntungan," ujarnya.
Soni menambahkan, untuk solusi jangka panjang bisa dilakukan dengan penataan ulang kawasan. Terlebih, daerah tersebut juga akan dijadikan sebagai kawasan transportasi terpadu.
"Rencananya, di kawasan Manggarai akan dibangun transportasi terpadu. Mulai dari kereta api, Transjakarta, Light Rail Transit (LRT) dan serta Mass Rapid Transit (MRT)," tandasnya.
Sementara itu, Sosiolog yang juga Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Musni Umar mengatakan, pencabutan KJP bagi pelaku tawuran kurang mendidik.
Dia menilai, seharusnya pencabutan KJP bagi siswa yang bermasalah dalam rangka mendidik bukan menghukum.
”Akan lebih baik, kalau didahului kajian yang mendalam supaya diketahui apa penyebab utamanya mereka terlibat tawuran. Kalau tidak mau melakukan kajian karena lama, sementara harus diambil keputusan secara cepat, maka sejatinya diberi peringatan setelah mereka yang terlibat tawuran dipanggil dalam suatu pertemuan yang dihadiri orangtua siswa,” paparnya.
Setelah pertemuan, lanjutnya, siswa lalu diberi peringatan tertulis dan diberitahu jika melakukan tawuran sekali lagi, maka KJP akan dicabut. ”Inilah cara yang mendidik dan mengayomi siswa yang bermasalah karena terlibat melakukan tawuran bukan langsung menghukum,” pungkasnya. (wok)
Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede meminta instansi terkait mensosialisasikan kebijakan pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa yang
Redaktur & Reporter : Adil
- Pemprov DKI Klaim RW Kumuh Berkurang 7 Persen dalam 5 Tahun Terakhir
- Pempus Disebur Bakal Hibahkan Wisma Atlet ke Jakarta
- Gegara Ini Pemprov DKI Bakal Nonaktifkan 92 Ribu NIK Warga
- Siap-Siap, ASN DKI yang Bolos Bakal Dapat Sanksi Tegas Dari Heru Budi
- Heru Budi Tegaskan tidak Ada WFH Bagi ASN Pemprov DKI Jakarta
- ASN DKI Diminta Tak Perpanjang Libur Lebaran, Heru: Tanggal 16 Saya Akan Sidak