Ratusan Ribu Honorer K2 Sudah Tak Percaya Lagi sama Yuddy
jpnn.com - JAKARTA - Ratusan ribu honorer kategori dua (K2) sudah tidak percaya lagi kepada pemerintahan. Ini dibuktikan dengan aksi galang tanda tangan mosi tidak percaya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.
Menurut Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Riyanto Agung Subekti alias Itong, sudah banyak pejabat daerah serta pengurus forum membubuhkan tandatangannya. Aksi galang tanda tangan mosi tidak percaya ini sudah dilakukan saat rakorda FHK2I di Jepara dan Lamongan.
"Yang teken tidak hanya pengurus forum, pejabat daerah, tapi juga anggota Komisi II DPR RI dan DPD RI. Pak Arteria Dahlan sudah ikut teken juga. Bahkan anggota komite IV DPD Siska Marleni menyumbangkan gaji sebulannya untuk perjuangan 10 Februari," ungkap Itong kepada JPNN, Rabu (27/1).
Aksi ini akan berlanjut hingga 31 Januari saat rakorda di Lombok Timur. Itong yakin, akan banyak pejabat daerah dan politisi Senayan yang mendukung hal tersebut.
Rencananya sebelum aksi jihad akbar honorer K2 dilakukan 10 Februari mendatang, FHK2I akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. "Kami tidak mau diterima staf Setneg karena pasti tidak sampai ke presiden. Kami akan serahkan tanda tangan mosi tidak percaya ini kepada presiden biar Pak Jokowi tahu kalau anak buahnya (Menteri Yuddy) tidak bisa kerja," tandasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA - Ratusan ribu honorer kategori dua (K2) sudah tidak percaya lagi kepada pemerintahan. Ini dibuktikan dengan aksi galang tanda tangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kemendikbudristek: Semester II 2024/2025 Semua Prodi Gunakan Penomoran Sertifikat Profesi Nasional
- Bareskrim Bekuk 2 Pelaku Kejahatan Siber yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar
- RI-Austria Sepakat Memperkuat Kerja Sama Pengembangan BLK Maritim di BBPVP Makassar
- Long Weekend, ASDP Imbau Pengguna Beli Tiket dari Sekarang
- BAZNAS Tanggap Bencana Merespons Cepat Musibah Banjir dan Longsor di Sulsel
- KPK Bongkar Peran Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di Kasus Korupsi Insentif Pajak, Oalah