Refly Harun: Jokowi Seperti Pemadam Kebakaran

jpnn.com - JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai adanya abuse of power yang dilakukan oleh Polri dalam penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan.
Karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jokowi harus benar-benar turun tangan. Jika, presiden mengeluarkan statemen, harus benar-benar tegas. Bukan, hanya sekedar omongan.
”Jokowi statemennya selalu bermata dua,” sindir Refly ditemui di Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Sabtu (2/5).
Berkaca pada kasus pimpinan KPK lainnya yang dikriminalisasi oleh Polri, tidak ada kepastian kasus tersebut dihentikan. Jokowi hanya muncul dengan pernyataan yang bermakna ganda.
Refly mencontohkan Jokowi pernah menyebut meminta untuk menghentikan kriminalisasi, namun disisi lain dia menyindir KPK dengan perkataan jangan sok di mata hukum. Jokowi hanya muncul ketika kasus tersebut menjadi perhatian publik. “Jokowi seperti pemadam kebakaran,” kata Refly.
Oleh karena itu, dia berharap Jokowi benar-benar memerintahkan Polri menghentikan kasus Novel. Bentuk perintah legal memang tidak harus berupa draf atau tertulis.
Pernyataan lisan yang dikeluarkan presiden adalah perintah yang harus dituruti. Sebab, kewenangan tertinggi atau hukum negara terletak pada seorang presiden. “Asal perintahnya tegas,” imbuhnya.
Menurut Refly, penangkapan Novel telah menimbulkan social disorder. Banyak protes dari kalangan masyarakat berarti mereka tidak lagi percaya dengan kinerja Polri. Seharusnya, Polri menjaga ketertiban masyarakat atau menangani kasus yang bisa mengembalikan kerugian negara.
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai adanya abuse of power yang dilakukan oleh Polri dalam penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan.
- Masukan Buat Prabowo dari Innovation Summit Southeast Asia 2025
- B2W Capai 80 Persen Target Kuartal I 2025, Siapkan Revitalisasi 15 Korwil se-Indonesia
- Hasan Nasbi Mengaku Hubungannya dengan Presiden Prabowo, Mensesneg, dan Teddy Sangat Baik
- Usulan Kubu Tom Lembong, Hadirkan Moeldoko dan Eks Mendag di Persidangan!
- HNW Dukung Rencana Prabowo Ingin Biaya Haji Indonesia Lebih Murah Dari Malaysia
- KSST Klaim KPK Naikkan Status Hukum Dugaan Korupsi Lelang Saham PT GBU