Rekomendasi Bawaslu: Penghitungan Suara Ulang di Seluruh TPS di Surabaya

Sebelumnya Musyafak terang-terangan menduga PDIP ada di balik penggelembungan suara tersebut. Sebab, PDIP menjadi parpol yang paling diuntungkan. Perolehan suara PDIP melejit dibanding Pileg 2014.

Kini PDIP Surabaya diprediksi mengantongi lebih dari 40 persen suara legislatif tingkat DPRD kota. Pada Pileg 2014 PDIP mendapat 30 persen suara.

Musyafak mencontohkan ketidakcocokan data di TPS 97 Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan. Seharusnya PDIP mendapat 26 suara, tapi ditulis 88. Di TPS 22 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, PKB yang semestinya mendapat 16 suara ternyata tinggal 6 suara.

Menurut Musyafak, kesalahan entri data tersebut ditemukan di banyak titik. Dia menyatakan, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tak mungkin salah berjamaah. ”Kalau salahnya satu dua karena ngantuk sih bukan masalah. Lha ini akeh (banyak) banget. Harus dicari siapa yang nyuruh,” lanjut Musyafak.

Surat rekomendasi Bawaslu, terang Musyafak, tidak hanya didasarkan pada laporan parpol. Bawaslu juga memiliki temuan-temuan dari panitia pengawas kecamatan (panwascam). ”Dua hal itu akhirnya jadi dasar Bawaslu untuk membuat rekomendasi hitung ulang,” lanjutnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya B.F. Sutadi mengapresiasi surat rekomendasi yang dibuat Bawaslu. Menurut dia, langkah tersebut sudah sewajarnya dilakukan. Sebab, bukti-bukti kecurangan sudah terkumpul banyak.

”Kami bersama ketua parpol lainnya bakal mengawal peran Bawaslu untuk menjaga keadilan demokrasi ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana mempertanyakan tudingan DPC PKB tersebut. Sebab, penghitungan ulang oleh panitia justru merugikan PKB.