Respons Kemendagri Atas Dugaan Bocornya 2,3 Juta Data Data Pemilih

Respons Kemendagri Atas Dugaan Bocornya 2,3 Juta Data Data Pemilih
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh. Foto: Radar Cirebon/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat suara terkait dugaan bocornya 2,3 juta data pemilih pada Pemilu 2014 lalu.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, kebocoran bukan berasal dari Kemendagri.

"Perlu saya sampaikan, tidak ada kebocoran data dari Dukcapil. Kami sudah memeriksa data centre, log dan trafficnya. Alhamdulillah semua tidak ada masalah," ujar Zudan dalam pesan tertulis, Jumat (22/5).

Zudan mengatakan, tugas utama dukcapil kemendagri pada pemilu maupun pilkada adalah memberikan DP4 kepada KPU.

"Sejak penyerahan DP4, dukcapil kemdagri meminta KPU berkomitmen mengelola data dengan menjaga kerahasiaan data pribadi," ucapnya.

Zudan juga menegaskan, dukcapil Kemendagri telah meminta kepada KPU agar NIK dan nomor KK diganti dengan tanda bintang, setelah Pemilu 2014 lalu.

"NIK dan nomor KK tidak perlu ditampakkan agar tidak disalahgunakan untuk pendaftaran kartu prabayar dan untuk membuat KTP elektronik palsu," kata Zudan.

Sebelumnya, akun @underthebreach berkicau soal kebocoran data 2,3 juta pemilih pada Pemilu 2014 lalu. Kicauannya menggunakan bahasa Inggris.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat suara terkait dugaan bocornya 2,3 juta data pemilih pada Pemilu 2014 lalu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News