Ribuan Driver Online Desak Wali Kota Segera Keluarkan Izin

"Ini yang sebenarnya kami sayangkan. Oknum sipil yang tak punya wewenang di Batam ini tindakannya sudah melebihi aparat kepolisian," terang Sopandi.

Selain itu, dalam demo kemarin para pengemudi taksi online juga menuntut DPRD dan Pemko Batam segera mengeluarkan rekomendasi tentang kuota taksi online di Batam. Serta mensosialisasikan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017.

Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Batam Nuryanto mengatakan, pihakya akan meneruskan tuntutan tersebut ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri. Sebab perizinan transportasi online menjadi ranahnya Dishub Provinsi Kepri. Selain itu, Nuryanto berjanji akan segera menggelar pertemuan dengan pihak-pihak terkait guna membahas masalah taksi online di Batam.

"Utamanya masalah legalitas," terang Nuryanto.

Nuryanto menyayangkan masalah legalitas transpotasi online di Batam yang berlarut-larut tanpa ada solusinya. Dia khawatir, jika masalah ini dibiarkan berlarut, akan memicu stabilitas keamanan dan berdampak pada upaya pemerintah mengembangkan sektor pariwisata.

"Pemerintah sesegera mungkin harus memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi keberadaan transpotasi online di Batam ini. Berikan kemudahan dan petunjuk mereka dalam mendapatkan legalitas. Berikan kepastian mereka," kata Nuryanto.

Menurut Nuryanto, selama ini Pemerintah Provinsi Kepri ragu dalam memberikan legalitas terhadap keberadaan transpotasi online di Batam. Sehingga permasalahan ini berlarut-larut, digantung dan tak ada penyelesaiannya.

"Sudah saatnya pemerintah, dalam hal ini Pemprov Kepri memberikan kepastian tentang keberadaan transpotasi online," ujar Nuryanto.(ian/gas/atm/yui/gie)