Rp 500 Miliar Disiapkan Untuk Beli Kontrasepsi

Dipaparkannya, sejak era otonomi daerah diberlakukan program KB justru terabaikan. Pasalnya, kewenangan tentang kependudukan dilimpahkan ke daerah. Kepedulian Pemdfa terhadap program KB, lanjutnya, baru muncul setelah KB ditegaskan sebagai urusan wajib Pemda. "Itu pun tak semua Pemda mampu dan punya kepedulian sama," imbuhnya.

Sugiri menambahkan, BKKBN pada 2010 lalu hanya mendapat dana dari APBN sebesar Rp 1,7 triliun. Namun pada 2010, BKKBN mendapat dana APBN sebesar Rp 2,4 triliun. Dari jumlah itu, Rp 400 miliar akan digunakan untuk belanja pegawai. "Sementara untuk beli kontrasepsi Rp 500 miliar," ucapnya.

Sugiri menambahkan, kontrasepsi yang akan dibeli antara lain kondom, IUD, tubektomi, dan juga vasektomi. "Khusus kondom, semuanya produk lokal yang dijamin kualitasnya tak kalah dengan yang impor," tandasnya.

Sedangkan dana lainnya akan digunakan untuk berbagai program seperdi advokai Pemda dalam menjalankan KB, edukasi, dan kampanye tentang KB. "Termasuk kampanye dan edukasi untuk menekan seks pra nikah," paparnya.(fas/ara/jpnn)