RUU Pertanahan Prioritas untuk Dibahas
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, RUU Pertanahan menjadi prioritas untuk segera dibahas tahun 2015. Sebab, hal itu perlu untuk mengisi kekosongan UU Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.
“Tapi RUU Pertanahan ini tidak membatalkan UUPA, melainkan memperkuat UUPA," terang Lukman Edy ditemui di Senayan, Jakarta, Senin (23/2).
Edy menambahkan, merevisi UUPA saat ini tidak memungkinkan karena akan banyak konflik yang ditimbulkan akibat tarik menarik kepentingan antara sosialis dengan liberalis.
Karena itu, dalam RUU Pertanahan akan digali berbagai aspek penjabaran dari UUPA mulai dari soal kewenangan agraria antara pusat dan daerah. Sebab, selama ini kewenangan agraria bersifat sentralistik.
"Bagi daerah agraria urusan daerah, tetapi faktanya terjadi sentralisasi di pusat. Nanti kami lihat dinamikanya. Kalau dia sentralisasi, atau apa. Tapi saya lebih pada desentraliasasi," jelas politikus PKB itu.
Dalam RUU Pertanahan juga akan diatur soal penguasaan aset dan retribusi aset negara. Dalam hal ini negara harus proaktif dalam pengelolaan aset dan mengatur pendistriusiannya untuk rakyat. (fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, RUU Pertanahan menjadi prioritas untuk segera dibahas tahun 2015. Sebab, hal itu perlu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 3 Kategori Orang Ini, Jangan Sampai Menjabat di Kabinet Prabowo-Gibran
- Nikmati Kemewahan Layanan Kesehatan Bedah Orthopedi-Vaskular di RS Premier Bintaro
- Jaring Potensi Petani Muda, Inilah 75 Nominee Young Ambassador Agriculture Pilihan Kementan
- Cetak Instruktur Fitness, PKS Konsisten Membangun Gaya Hidup Sehat di Masyarakat
- Perkumpulan Kader Bangsa Ingin Prabowo-Gibran Fokus Pada 3 Isu Ini
- Pakar Lingkungan UNP Sebut Air yang di Atas Baku Mutu Tidak Dapat Lagi Dikonsumsi