Sahabat Ganjar dari 34 Provinsi Siap Dukung Ganjar Pranowo Maju Pilpres 2024
Deklarasi berdirinya Sahabat Ganjar telah dilaksanakan di Yogyakarta pada 20 Juni 2021. Kemudian, diperluas hingga 34 provinsi di 51 kota di Indonesia.
Adapun kota tersebut antara lain Aceh, Medan (Sumatera Utara), Pekanbaru (Riau), Batam (Kepulauan Riau), Bukittinggi (Sumatera Barat), Jambi, Bengkulu, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).
Kemudian, Bangka Belitung, Kota Lampung, Serang (Banten), DKI Jakarta, Kota Bogor, Kuningan, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Bandung, Cirebon (Jabar), Semarang, Kedu, dan Banyumas, Solo, Pekalongan (Jateng). Kemudian, Kota Yogjakarta, Mojokerto, Bojonegoro, Malang, Surabaya (Jatim), Denpasar (Bali), Praya (NTB), Sabu Raijua, Manggarai (NTT), Kubu Raya (Kalbar), Banjarmasin, Kotabaru (Kalsel), Tarakan (Kaltara), Palangkaraya (Kalteng), Kutai Kartanegara, Balikpapan (Kaltim), Manado (Sulut), Makassar (Sulsel), Kendari (Sultra), Palu (Sulteng), Gorontalo, Tobelo (Maluku Utara), Ambon (Maluku), Manokwari (Papua Barat), dan Jayapura (Papua).
Selain membagikan ribuan paket sembako dan masker di setiap kota, deklarasi dikemas dengan berbagai kegiatan unik.
Seperti di Cirebon, sukarelawan Sahabat Ganjar melakukan deklarasi di atas perahu nelayan.
Di Kuningan dengan iring-iringan delman.
Di Bojonegoro, Medan, Solo dengan iring-iringan becak.
Sementara di Bali dengan memborong jajanan kaki lima.
Ketua Umum Sahabat Ganjar Lenny Handayani mengatakan tujuan deklarasi serentak ini adalah untuk konsolidasi agar bisa bersinergi dan bergerak bersama sesuai visi dan misi Sahabat Ganjar yaitu mengusung Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024.
- PDIP Beri Ganjar Tugas Baru di Pilkada Serentak 2024
- Menjawab Prabowo, Ganjar: Yang Bekerja Sama Bisa Mengganggu
- Soal Jagoan PDIP di Pilkada Jateng 2024, Ganjar Berkata Begini
- Zulhas Sebut Kemenangan Prabowo-Gibran Bukan Didasari Bansos, PDIP Singgung Putusan MK
- Zulhas Sebut Prabowo-Gibran Dipilih karena Dicintai Rakyat, Bukan Bansos
- Gerindra Respons Pernyataan Ganjar Pranowo soal Politik Akomodasi