Saham Newmont Sebaiknya Diserahkan ke Pemda
Kamis, 28 April 2011 – 20:02 WIB
Aris mengungkapkan, tanpa membeli saham tujuh persen itu pun sebenarnya pemerintah pusat sudah mendapat pemasukan dari NNT berupa pajak dan royalty. ”Karena era otonomi daerah, sebaiknya daerah diberi kesempatan untuk memiliki lebih besar saham dalam hal ini bisa mencapai 31 persen dari total divestasi NNT,” tambahnya.
Baca Juga:
Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Jakarta mengenai saham Newmont, Gubernur NTB Zainul Majdi menegaskan kembali keinginan daerah untuk bisa memiliki semua saham divestasi yakni 31 persen. Dia menegaskan, saham NTT itu hendaknya tidak dipisah-pisah, sebagian dimiliki pusat dan sebagian daerah.
Begitu juga anggota Komisi XI harry Azhar Aziz yang mengungkapkan keputusan rapat Komisi XI dengan Menteri Keuangan yang melarang pemerintah pusat membeli sisa saham tujuh persen dengan mengunakan dana APBN dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Jika memaksakan membeli, maka Menkeu Agus Martowardoyo dianggap melanggar UU.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Aris Yunanto, menyarankan pemerintah pusat untuk tidak memaksakan diri membeli tujuh
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- BRI Perkuat Kolaborasi Strategis dengan Microsoft untuk Pacu Inklusi Keuangan
- BRI Gelar Kembali Gelar Desa BRILiaN 2024, Catat Waktunya
- 3 Hari Digelar, Karya Nyata Fest Vol 6 Pekanbaru Raup Transaksi Hingga Rp 668 Juta
- Maluku dan NTT Punya Segudang Potensi, tetapi Menghadapi Banyak Masalah
- Begini Makna Logo Baru Akulaku Finance Indonesia
- Rasio NPL Bank Mandiri Terjaga di Level 1,02 Persen selama Kuartal I 2024