Said Abdullah: Optimalkan PPKM Darurat Jawa Bali

Said Abdullah: Optimalkan PPKM Darurat Jawa Bali
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah. Foto: Humas DPR RI

Konsekuensinya, jelas Said, TNI-Polri dan BKKBN membutuhkan tenaga vaksinator dan peralatannya lebih banyak.

“Untuk menjalankan kegiatan tersebut pemerintah dapatnya memastikan ketersediaan anggaran, vaksin covid-19, peralatan vaksinator dan sarana prasarana pendukung lainnya seperti mobil tenda, teknologi informasi, inputer data peserta vaksin serta ambulans sebagai sarana antisipasi munculnya dampak KIPI skala berat,” kata Said.

Politikus Senior PDI Perjuangan ini menegaskan akan merekomendasikan perpanjangan PPKM Darurat Jawa Bali hingga 5 Agustus 2021 bila sampai tanggal 20 Juli 2021 kasus positif harian, termasuk pasien yang meninggal tidak menurun signifikan, setidaknya di bawah 10.000 untuk kasus positif covid19 secara harian.

Pada saat yang sama, pemerintah harus meningkatkan jumlah orang yang di tes secara harian.

Oleh sebab itu, jangan menyiasati turunnya kasus positif covid-19 harian dengan menurunkan jumlah orang yang di tes.

“Saya menyarankan peningkatan jumlah orang di tes secara harian menyentuh angka di atas 500.000 orang per hari. Dengan demikian, kita mendapatkan data base yang akurat dari sisi kebutuhan epidemologi serta basis tracing yang lebih memadai,” kata Said.

Demikian pula, bila Perpanjangan PPKM Darurat Jawa Bali sampai 5 Agustus 2021 tidak cukup efektif menurunkan angka positif covid-19 harian, termasuk jumlah pasien yang meninggal maka pemerintah dengan segera mengumumkan rencana pelaksanaan worst case scenario atau scenario terburuk.

Termasuk mengomunikasi dengan berbagai pihak, terutama para pelaku bisnis dan keuangan agar tidak terjadi guncangan.

Kegiatan PPKM ini tidak hanya penutupan sejumlah ruas jalan utama di masing masing kota/kabupaten tetapi juga berbagai operasi penertiban di berbagai tempat umum.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News