Saran Misbakhun untuk Pemerintah demi Lindungi Pariwisata dari Efek Corona

Misbakhun mengatakan bahwa pola itu pernah dilakukan Pemerintah Amerika Serikat AS saat menghadapi krisis ekonomi akibat subprime mortgage pada 2008-2009. Saat itu, ujar dia, Pemerintah AS mengeluarkan dana USD 1,2 triliun untuk semua sektor industri.

Pemerintahan Presiden George W Bush, lanjut Misbakhun, menalangi perusahaan-perusahaan otomotif AS seperti Ford, General Motor dan Chrysler. Konsumen yang membeli mobil listrik dan hibrid juga disubsidi secara langsung.

“Jadi industri otomotif jalan dan tidak ada PHK, sehingga kelas pekerja di AS tetap memiliki pekerjaan dan mempunyai daya beli yang cukup,” katanya.

Menurut Misbakhun, pemerintah memiliki beberapa sumber dana bailout untuk sektor pariwisata. Pertama, pemerintah masih mempunyai dana yang memadai dari Sisa Anggaran Tahun Lalu (SAL), akumulasi dari Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), dan anggaran yang selama ini disisihkan oleh pemerintah sebagai dana abadi (endowment fund) untuk keperluan cadangan.

Di luar itu ada dana dari pungutan bea ekspor sawit (levy) di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),  dana lingkungan hidup di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Dana Riset Perguruan Tinggi, serta dana dari  Surat Utang Negara (SUN). "Termasuk dana APBN yang ada BA99 yang selama ini dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara," ujar Misbakhun.

Kedua, bila perlu pemerintah bisa meminjam sebagian dana milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mencapai lebih Rp 150 triliun sebagai cadangan darurat negara. Menurut Misbakhun, dana di LPS itu sedang tidak digunakan.

"Ini untuk keperluan mendadak. Uang tersebut tersedia dan sangat siap untuk dipinjam negara bila perlu,” kata Misbakhun. (boy/jpnn)