Sarana Prasarana Kampus di Luar Jawa Jadi PR Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Jangan disamakan perkembangan antara perguruan tinggi di Pulau Jawa dan Perguruan Tinggi di luar Jawa, seperti Kalimantan yang dekat dengan perbatasan. Masih minimnya sarana dan prasarana kampus, misalnya laboratorium komputer dan penelitian yang sangat kurang, begitu juga dengan dosennya yang juga masih kurang
“Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah pusat untuk turun langsung ke daerah-daerah seperti ini,” kata anggota Tim Kunspek Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi Komisi X DPR Asdy Narang dalam kunjungan kerja di Kantor Senat Universitas Tanjungpura Pontianak Jumat (29/9).
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, standar nasional pendidikan ini sangat berkaitan dengan anggaran.
“Jika anggaran tidak ada, bagaimana mungkin bisa mencapai standar nasional. Bagaimana juga bisa membangun Universitas yang bagus yang mampu bersaing dengan negara tetangga. Itu yang penting,” tukasnya.
Asdy mengatakan selama dua periode di Komisi X DPR sebenarnya yang ditemukan permasalahannya itu itu saja. Meski demikian pihaknya akan terus berjuang demi pendidikan bangsa Indonesia yang lebih bagus lagi.
Politisi dari dapil Kalimantan Tengah ini menjelaskan Pak Jokowi memiliki prinsip membangun dari daerah perbatasan dan pinggiran Indonesia. Seharusnya Kemenristekdikti juga harus turun ke daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) ini agar mendapat temuan yang jelas yang ada di lapangan. Beberapa temuan tersebut, kata Asdy akan dibawa dan dirapatkan segera dengan Kemenristekdikti.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir, Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Kepala Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta XI (Kopertis), Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat dan perwakilan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sambas.(adv/jpnn)
Sarana dan prasarana perguruan tinggi di Pulau Jawa dan Perguruan Tinggi di luar Jawa seperti Kalimantan tidak sama
Redaktur & Reporter : Friederich
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan