Satgas Bidik Mafia Kehutanan di Daerah

JAKARTA - Satuan Petugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum akan membidik sejumlah kasus kehutanan di beberapa daerah yang rawan pembalakan liar. Untuk menunjang gerakan itu, Satgas meminta izin kepada Menteri Kehutanan. Bahkan, dengan alasan kerahasiaan dan kecepatan, Satgas akan berjalan sendiri.

"Kami akan terjun langsung ke daerah melakukan observasi di lapangan. Terpaksa berjalan sendiri demi kerahasiaan dan kecepatannya," kata Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum saat menemui Menteri Kehutanan di Kantor Kemenhut, Jakarta, Rabu (28/4).

Pada pertemuan itu, seluruh anggota Satgas hadir. Masing-masing,  Sekretaris Denny Idrayana (Staf Ahli Presiden Bidang Hukum), Mas Achmad Santosa (Perwakilan Masyarakat), Darmono (Wakil Jaksa Agung), Herman Effendi (Kepolisian), Yunus Husein (Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) Yunus Husein mengatakan telah menemukan transaksi adanya keterlibatan penyidik kepolisian dan pegawai kehutanan dengan para mafia kehutanan. "Ada penyidik dan pegawai kehutanan yang menerima," katanya.

Sehubungan dengan itu, Yunus meminta agar MoU yang dibuat saat menteri kehutanan dijabat MS Kaban antara PPATK dengan Kementrian Kehutanan lebih dioptimalkan. "Kurang maksimal karena tidak disosialisasikan dan tidak dikomunikasikan. Kami siap membantu dan mengoptimalkan MoU," ujarnya.