Satgas BLBI Dinilai Belum Bekerja Optimal Kembalikan Uang Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Hardjuno Wiwoho menilai Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dalam mengembalikan hak rakyat dari para obligor belum bekerja secara optimal.
Hal ini terlihat dari uang atau Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) dan aset berupa tanah yang hanya senilai Rp 9,82 triliun.
“Jadi, kalau kita berbicara soal target, belum terpenuhi. Angka Rp 9,82 triliun ini belum mencapai 10 persen dari target Rp 110 triliun,” ujar Hardjuno di Jakarta, Rabu (19/1).
Padahal, terang Hardjuno, Tim Satgas BLBI ini telah efektif bekerja dalam waktu yang cukup lama sekitar tujuh bulan.
“Tujuh bulan ini, berapa biaya yang sudah dikeluarkan. Kan tidak sedikit. Kalau dikomparasi antara biaya dengan hasil kerja Satgas BLBI ini, saya kira tidak sebanding," imbuhnya.
Hardjuno berharap Tim Satgas BLBI ini lebih giat lagi bekerja. Apalagi, penunggak kewajiban pembayaran utang negara selama 22 tahun tersebut telah menikmati fasilitas dari negara, sehingga saatnya uang itu harus dikembalikan ke kas negara.
Oleh karena itu, Hardjuno berharap Tim Satgas BLBI ini harus mempunyai strategi yang jitu.
Dengan demikian, uang negara yang diperoleh lewat fasilitas BLBI itu dapat dikembalikan ke negara.
Sekjen Gerakan HMS Hardjuno Wiwoho menilai Satgas BLBI belum bekerja optimak dalam mengembalikan hak rakyat dari para obligor.
- Dorong Reformasi Hukum, Hardjuno Wacanakan Perampasan Aset Koruptor Tanpa Melalui Tuntutan Pidana
- Vietnam Tengah Menghadapi Skandal Korupsi Perbankan, HMS Center: Mirip Kasus BLBI di Indonesia
- HMS Center Ingatkan Menko Polhukam Tak Sekadar Lips Service Tangani Skandal BLBI
- Program MBKM Studi PMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kunjungi SHW Center
- Mahfud MD Minta Masa Kerja Satgas BLBI Ditambah
- Menaker Ida Fauziyah Ingatkan Jajaran Gunakan Anggaran Secara Disiplin dan Tepat Sasaran