Satgas Covid-19 Sebut Pemudik Beban Pemerintah Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus menggalakkan larangan mudik untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dan terjadinya lonjakan kasus Covid 19.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid 19 Wiku Adisasmito menyebut pemudik yang tetap nekat pulang kampung menjadi beban pemerintah daerah.
"Ini tentunya menjadi beban pemerintah daerah," kata Prof Wiku dalam diskusi yang disiarkan melalui akun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Youtube, Kamis (6/5).
Dia menjelaskan pemerintah daerah adalah pihak yang harus mengantisipasi lonjakan orang yang datang dan potensi terjadinya penularan.
"Belum tentu di daerah fasilitas kesehatan bagus seperti di Jakarta ketika lonjakan tinggi," lanjut dia.
Pemerintah memberlakukan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021.
Meski begitu, banyak pemudik yang nekat pulang kampung sebelum masa larangan mudik sehingga pemerintah menambahkan pengetatan perjalanan pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021. (mcr9/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Pemerintah terus menggalakkan larangan mudik guna mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dan terjadinya lonjakan kasus Covid-19.
Redaktur & Reporter : Dea Hardianingsih
- Wamen Fauzan: Era Kolaborasi, Kampus Harus Bersinergi dengan Pemda
- Pemda Tak Ajukan PPPK Paruh Waktu dari Honorer R2/R3 Harus Disanksi
- Polisi Tembak Pelaku Pencurian Rumah Ditinggal Pemudik
- Posko Arus Balik Pupuk Kaltim, Bantu Perjalanan Pemudik Kembali ke Perantauan
- Uang Habis, Pemudik Senang Ada Program Balik Rantau Gratis Pemprov Jateng
- H+7 Lebaran, ASDP Catat 780 Ribu Pemudik & 200.000 Unit Kendaraan Kembali ke Jawa