Satu Nama untuk Satu Kementerian, disertai Alternatif

jpnn.com - JAKARTA - Jelang pelantikan sebagai orang nomor satu di Indonesia, Jokowi menyerahkan nama-nama calon menteri kabinetnya ke KPK dan PPATK.

Daftar itu kemarin diantar oleh Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dan Deputi Hasto Kristiyanto secara langsung. Namun, mereka bungkam saat ditanya siapa yang saja nama-
      
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas memang berharap Jokowi-JK bisa segera menyampaikan data. Meski nama-nama itu baru diberikan dan waktunya cukup mepet dengan pelantikan, dia menyebut KPK bisa menyelesaikan permintaan tracking. "Kita (KPK, red) kan sudah ada data, sehari aja cukup," jelasnya.
      
Bagaimana metode KPK untuk melacak jejak calon menteri itu tidak diungkap. Apakah hanya melihat dari laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), pernah tidaknya tersandung perkara korupsi, atau ada instrumen lainnya. Ketua KPK Abraham Samad memilih tutup mulut saat ditanya soal itu.
      
Senada dengan Busyro, dia menyebut proses pelacakan bakal berlangsung cepat. Saat ditanya siapa saja nama-nama yang diserahkan Jokowi, dia tidak menjawab dengan alasan dokumen belum diterima.

"Nama-nama ini tidak boleh mendahului sebelum dilakukan verifikasi lebih akurat lagi," ucapnya.
      
Nah, meski sudah dilakukan pelacakan, Samad menyebut tidak bisa disampaikan ke masyarakat umum. Sebab, itu menjadi domain Jokowi selaku presiden yang meminta penelusuran.

"Kita tidak akan menyampaikan kepada orang-orang selain Presiden. Wakil presiden, tim transisi, kita tidak akan memberitahukan," jelas pria asal Makassar itu.
      
Informasi yang dihimpun Jawa Pos, tim transisi tak hanya menyerahkan satu nama untuk satu kementerian. Ada nama alternatif yang juga diajukan sebagai daftar calon menteri. "Jadi yang dikirim ada beberapa nama alternatifnya," jelas sumber Jawa Pos. (dim/gun)