SBY Diminta Hati-hati ke Kincir Angin

JAKARTA - Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pegetahuan Indonesia (LIPI) Hasvi Warman Adam, menyarankan agar kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Belanda juga mempertimbangkan posisi dan legitimasi pemerintahan Belanda yang demisioner. Selain itu, Belanda juga pernah melakukan pembunuhan massal terhadap 40 ribu warga negara Indonesia di Sulawesi Selatan.

"Dari aspek legalitas, pemerintahan berkuasa sekarang berada dalam posisi demisioner karena pemilu usai digelar Juni lalu dan hingga kini kabinet belum terbentuk," tegas Hasvi Warman Adam, di press room DPR, Nusantara III, Jakarta, Jumat (8/10).

Dalam posisi kabinet demisioner itu, lanjutnya, jelas berbagai pembicaraan dan keputusan dengan pemerintah demisioner tidak bisa secara otomatis jadi agenda pemerintahan mendatang karena Pemerintah RI bersepakat dengan pemerintahan demisioner. "Fakta legitimasi pemerintahan Belanda sekarang itu hendaknya dari awal-awal diberi tahu KBRI kepada pemerintahan Indonesia," kata Hasvi.

Demikian juga halnya dengan agenda kunjungan kerja kepala negara ke Belanda jelas tidak ada yang substansi karena Presiden SBY disebut-sebut akan menerima penghargaan dari Ratu Beatrix dan pengakuan pemerintah Belanda terhadap hari Kemerdekaan RI.