SBY Diminta Lebih Agresif
Soal Pemberian Fee BPD
Rabu, 17 Februari 2010 – 20:39 WIB
Roy menyarankan agar SBY segera menerbitkan regulasi agar pemberian fee tidak terulang lagi. “Penting memang melakukan penertiban, apakah itu bentuknya PP, Kepres atau Perpres,” tambahnya.
Sebelumnya, BPK juga merekomendasikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi, agar diteruskan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden diminta segera bertemu dengan pimpinan DPR guna membahas masalah fee BPD. Pertemuan presiden dengan DPR diharapkan menghasilkan keputusan politik terkait fee dari BPD ini. Rekomendasi itu disampaikan anggota BPK Rizal Djalil kepada Mendagri Gamawan Fauzi saat bertemu di gedung BPK, Selasa (16/2). (awa/jpnn)
JAKARTA – Desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan menyelesaikan permasalahan fee yang diterima kepala daerah dari
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
BERITA TERKAIT
- Alvin Lim: Penetapan Panji Gumilang Sebagai Tersangka TPPU Banyak Melanggar Hukum
- Analisis Reza soal Brigadir RA Bunuh Diri: Ada Pihak Lain yang Harus Diuber Polisi
- Polri Pastikan Pelat Dinas ZZ Tetap Ikuti Aturan Ganjil Genap
- Tinjau Panen Jagung Bersama Mentan di Sumbawa, Jokowi: Semua Pihak Ambil Langkah
- Puspom TNI dan Propam Polri Menggelar Rapat, Pelat Dinas hingga Bentrok Jadi Sorotan
- ORI Sarankan Seleksi CASN Ditunda hingga Pilkada Serentak 2024 Selesai, Begini Respons Junimart