SBY-Jokowi Diminta tak Saling Lempar Tanggungjawab

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Saleh Husin meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur DKI Joko Widodo tidak saling lempar tanggung jawab dalam mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Menurutnya pemerintah pusat dan daerah DKI Jakarta berkewajiban menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ya, baik SBY selaku Presiden maupun Jokowi (sapaan Joko Widodo) selaku Gubernur DKI harus bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu melempar tanggung jawab," pinta Saleh Husin di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (8/11).

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Hanura itu, masalah kemacetan di berbagai kota besar terutama Jakarta sudah semakin menjadi-jadi. Hal itu akibat pertumbuhan jalan dan jumlah kendaraan yang berbanding terbalik.

Selain itu, kemacetan semakin parah lantaran sistem transportasi umum masal yang memadai, jerjangkau, nyaman, aman dan tersedia belum mampu diberikan oleh pemerintah. Akibatnya, masyarakat belum punya pilihan untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

"Ini harusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, walau upaya ke arah itu ada namun terlihat seperti tambal sulam, belum ada suatu grand design secara menyeluruh," ujar Saleh Husin.

Dia juga melihat masing-masing sektor masih berjalan sendiri sendiri dan saling bertabrakan. Misalnya saja program mobil murah yang masih pro kontra antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau hal ini terus dibiarkan maka kemacetan akan semakin parah. Untuk itu, Presiden sebagai kepala pemerintahan harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini dengan mempercepat pembangunan transportasi umum masal yang nyaman, aman, memadai termasuk angkutan lanjutannya di berbagai kota besar.

Dengan begitu, pengguna jasa angkutan umum, begitu keluar dari MRT atau busway misalnya, sudah bisa mengakses angkutan lanjutan yang layak. (fat/jpnn)