SDA: Tak Ada Lagi Islah
jpnn.com - SURABAYA - Suryadharma Ali menolak ajakan M Romahurmuziy untuk melakukan rekonsiliasi. Pria yang karib disapa SDA itu mengatakan pihaknya tetap akan melakukan muktamar sendiri untuk membentuk kepengurusan yang baru sebagai bentuk perlawanan.
"Udah gak ada lagi islah, saya justru harus melawan karena sudah melampuai batas," kata SDA saat dihubungi wartawan, Kamis (16/10).
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai menteri Agama itu mengatakan aksi Romy dkk sudah melampaui batas. Alasannya, Majelis Syariah sudah diabaikan karena telah menggelar muktamar. "(Dia) Tidak mengakui majelis syariah," katanya.
Tindakan lain yang melampuai batas kata SDA adalah berkaitan dengan pemecatan yang pertama dan pelaksanaan Mukernas di Cisarua. "Dia juga melanggar keputusan mahkamah partai dan majelis syariah. Dia melanggar perizinan Mabes Polri, dia juga tidak diberikan izin pelaksanan muktamar dari Polada Jawa Timur," katanya.
SDA menjelaskan Muktamar VIII PPP yang digelar di Surabaya tidak sah. Menurutnya, penilaian serupa juga dinyatakan oleh Ketua Majelis Syariah PPP, Maimoen Zubair (Mbah Moen). "Keputusan majelis syariah tak ada yang diterima. Ini tidak pernah terjadi di lingkungan PPP," katanya.
Seluruh pimpinan majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong digelarnya muktamar yang dilaksanakan bersama-sama oleh dua kubu bertikai alias Muktamar Islah. Tanggal 19 Oktober 2014 dinilai sebagai waktu yang paling tepat untuk menggelar forum musyawarah tertinggi partai ini.
Mbah Moen sendiri berniat akan mempertemukan dua partai yang berseturu. Rencananya dua kubu akan dipertemukan untuk islah. Waktu yang dianggap tepat adalah 19 Oktober 2014. (awa/jpnn)
SURABAYA - Suryadharma Ali menolak ajakan M Romahurmuziy untuk melakukan rekonsiliasi. Pria yang karib disapa SDA itu mengatakan pihaknya tetap akan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Formasi PPPK 2024 Hanya Sejutaan, TPG Rp 38,4 Juta Melayang, Tolong Ada yang Bertindak
- Punya Efek Merusak, Akademisi UIN: Harus Ada Regulasi Pengaturan Medsos
- Jokowi Bagi-Bagi Sembako Kepada Warga, Ada yang Menangis Karena Antre
- Mathla’ul Anwar Minta Penegak Hukum Bekerja Tanpa Pencitraan dan Drama
- Akademisi Hukum: Dewas KPK Wajib Patuhi Putusan PTUN
- Honorer Terdata BKN 1,78 Juta, Formasi PPPK 2024 Hanya 1 Jutaan, Solusinya?