Sebelum Diambil Alih Inalum Harus Diaudit

JAKARTA -- Sebelum PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) diambil alih pemerintah pada 2013 mendatang, maka perusahaan tersebut harus diaudit. Pasalnya, dicurigai ada manipulasi data, terkait pengakuan manajemen Inalum yang mengaku dalam 25 tahun terakhir mengaku selalu rugi.

Demikian mengemuka dalam diskusi bertema "30 Tahun Inalum, Adakah Hasilnya untuk Rakyat?" di gedung DPR, Senayan, Kamis (17/6). Dalam diskusi yang diinisiasi Forum Peduli Kawasan Danau Toba (PKDT) itu, hadir pembicara dua anggota Komisi VII DPR Daryatmo Mardiyanto (F-PDIP) dan Satya W Yudha (F-PG), anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat (F-Gerindra), dan anggota Komisi II DPR Yasonna H Laoly (F-PDIP). Seluruh pembicara sepakat bahwa PT Inalum harus diambil alih oleh pemerintah paska habisnya kontrak pada 2013.

Dalam paparannya, Martin Hutabarat mengemukakan kecurigaannya terhadap pengakuan Inalum yang mengaku selalu rugi dan hanya untung dua tahun terakhir saja. Pengakuan untung yang hanya sedikit itu pun, setelah ada tekanan dari masyarakat dan kalangan media massa. Dia yakin, anak perusahaan Nippon Asahan Alumunium (NAA) yang menyuplai bahan baku ke Australia dan menjual alumunium ke Jepang, meraih keuntungan yang besar. "Makanya perlu diaudit. Kita yang ada di DPR akan mendesak pemerintah untuk mengaudit sebelum kita ambil alih," ujar Martin.

Dia katakan, selama ini belum ada manfaat yang dirasakan rakyat Sumut terhadap keberadaan Inalum. Padahal, logikanya, perusahaan itu meraup untung besar. Dia yakin, jika dikelola sendiri oleh bangsa ini, maka manfaatnya akan dirasakan betul oleh rakyat. Dari hitung-hitungan kasar, dari PLTA Sigura-gura saja yang berkapasitas 600 MW, bila itu dijual ke PLN dengan harga Rp1000 per KWH, maka akan didapatkan angka 6000x24x365xRp6000 (tarif TDL) = Rp3,153 triliun.