Sebut Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa, Yusril Beber Sejarah KPK
Karenanya ada UU 15 Tahun 2002 tentang TPPU yang kini telah direvisi menjadi UU Nomor 8 tahun 2010. “Ini semua untuk membangun sebuah sistem pemberantasan korupsi,” katanya .
Lebih lanjut Yusril mengatakan, di era Presiden Megawati Soekarnoputri, Mendagri Hari Sabarno selaku menteri hukum dan hak asasi manusia ad interim yang mewakili pemerintah sempat menyebut korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Yusril menegaskan, penyebutan itu memang tak merujuk pada Statuta Roma ataupun Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Dalam pembahasan UU itu, kata dia, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sempat menanyakan apakah UU Pemberantasan Tipikor bisa berlaku surut jika korupsi termasuk extraordinary crime. “Ini menjadi perdebatan,” katanya.
Namun, Yusril menegaskan, jika di dalam UU KPK dinyatakan korupsi merupakan extraordinary crime maka itu hanya persepsi saja. “Kalau mengacu Statuta Roma bisa diberlakukan retroaktif (berlaku surut),” ujarnya.
Bahkan, Yusril mempertegas argumennya dengan menyatakan bahwa dalam Konvensi PBB yang turut ditandatangani Indonesia di Amerika Serikat, korupsi tidak dinyatakan sebagai extraordinary crime. “Tapi ditekankan bahwa cara menindak dan memberantasnya harus menggunakan cara extraordinary,” kata Yusril.(boy/jpnn)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu produk yang dihasilkan di awal era reformasi. Lahirnya reformasi merupakan kritik
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Anggap Cederai Rasa Keadilan, KMI Desak KPK Tinjau Ulang Kasus Korupsi Lucianty
- Yusril Mundur, Fahri Pimpin Partai Bulan Bintang
- Jaksa Eksekutor KPK bakal Mengeksekusi Bupati Mimika Eltinus Omaleng
- Jumlah Kementerian di Era Prabowo Kemungkinan Bertambah
- Massa Datangi Mabes Polri Dukung Kapolri Berantas Premanisme di Muratara
- KPK Menyita Dokumen dan Barang Elektronik dari Rumah Adik SYL di Makassar