Sejak Awal Golkar Tolak Protap

JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP PG) sudah jauh hari melakukan kajian mengenai aspirasi pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap), terutama dari aspek kewilayahan. Dari aspek historis bisa diterima karena Tapanuli bekas karesidenan. Tapi dari aspek kewilayahan, di sebelah selatan Tapanuli ada kawasan 7 kabupaten yang masih menjadi wilayah Provinsi Sumut.

 

Kalau RUU Protap disetujui, maka wilayah selatan ini juga akan menuntut terbentuknya provinsi tersendiri. "Yang barangkali akan disusul pembentukan provinsi di kawasan Nias. Padahal, Sumut itu miniatur Indonesia yang paling kokoh," urai Ketua DPP PG, yang juga Ketua Korwil Sumut, Burhanuddin Napitupulu di gedung Dewan Perwakilan daerah (DPD), Jumat (6/2).

 

Dari uraian Burnap, panggilan Burhanuddin, sekaligus diketahui bahwa sikap DPRD Sumut yang tidak segera mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi pembentukan Protap antara lain karena ada instruksi dari DPP PG. "Memang, kita gariskan, tunggu dulu. Terlebih, banyak kabupaten hasil pemekaran di Sumut yang hasilnya tidak seperti yang diharapkan karena proses pembentukannya lebih didasarkan sikap emosional," ujarnya.

 

Seperti diketahui, RUU pembentukan Protap sudah sampai dibawa ke tingkat paripurna DPR pada 19 Desember 2008. Hanya saja, lantaran belum ada rekomendasi dari DPRD Sumut, paripurna memutuskan UU Protap tidak bisa disahkan. Dari 10 fraksi di DPR, hanya Fraksi Partai Damai Sejatera (PDS) yang mendukung penuh. Sedang Fraksi PDIP tidak tegas dalam memberikan persetujuan. (sam/JPNN)