Sekjen MPR: Demokrasi dan Nomokrasi Harus Berjalan Imbang

Dia menegaskan kedua sistem atau paham tersebut harus berjalan dengan imbang.
Diungkapkan bila di tengah masyarakat diberi ruang kebebasan dalam bersikap dan menyatakan pendapat.
Namun, bila struktur hukum tidak kuat, hal demikian menurutnya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum.
“Di sinilah pentingnya demokrasi dan nomokrasi berjalan dengan imbang,” tegasnya.
Dia menambahkan sosok yang masuk dalam 100 tokoh yang berpengaruh di Jawa Tengah tersebut.
Dia mengatakan demokrasi dan nomokrasi harus menjadi paduan dalam kehidupan berbangsa seperti Pancasila yang harus dipahami secara menyeluruh.
Refleksi yang ada di 2021 itulah, menurut pria asal Banyumas, Jawa Tengah, itu bisa menjadi embrio dan bisa dikembangkan di tahun 2022.
Dalam FGD, pria yang saat ini sedang menambah gelar Doktor di Program Kajian Stratejik Global Unversitas Indonesia itu mendorong agar APHTN-HAN juga merespon isu-isu global.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan refleksi perkembangan hukum kenegaraan 2021 dan proyeksi 2022 harus diskusikan lebih baik.
- Hidayat Nur Wahid Serukan Konsistensi Perjuangkan Palestina Merdeka di Milad ke-23 PKS
- Beri Kuliah Program Doktor, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Keseimbangan Demokrasi dan Hukum
- Waka MPR: Upaya Pemberdayaan Perempuan Bagian Langkah Strategis
- Dukung Pernyataan Menlu Sugiono, Wakil Ketua MPR: ICJ Harus Hentikan Kejahatan Israel
- Bertemu Rektor Univesiti Malaya, Ibas: Pentingnya Sinergi Akademik Lintas Bangsa
- Peringati Hardiknas, Waka MPR Dorong Kebijakan Penyediaan Layanan Pendidikan berkualitas