JPNN.com 
Selamat, Pemprov Banten Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut dari BPK
Dia menilai dengan adanya koordinasi dan sinergi DPRD Provinsi Banten dengan Pemprov Banten pada periode ini telah meraih capaian opini WTP.
“DPRD juga diatur oleh undang-undang yang sama. Fungsi kita juga unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kami menyusun budgeting bersama-sama. Kami ikut mengawasi. Kami juga objek pemeriksaan, sehingga kami diperiksa juga dan menjadi evaluasi kita,” jelasnya.
“Insyaallah, Provinsi Banten harus dibangun bersama-sama,” pungkasnya.
Menurut Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten Dede Sukarjo, Pemprov Banten harus segera menindaklanjuti rekomendasi untuk meningkatkan kualitas LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.
“Sekaligus untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan,” ucapnya. (adv/jpnn)
Pemprov Banten meraih opini WTP delapan kali berturut-turut pada LKPD 2016 hingga LKPD 2023
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
- IAW Dorong BPK Audit Investigatif Penggabungan Mahram Haji di Jabar, Ini Masalahnya
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Gubernur Banten Andra Soni Terus Awasi Kinerja Kepsek, Siapkan Reward dan Punishment
- Perkuat Sinergisitas, Panglima TNI Terima Kunjungan Ketua BPK RI
- Universitas Terbuka Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan 2024
- Endus Kerugian Negara, Dedi Mulyadi Minta BPK Audit PTPN dan Perhutani
.jpeg)
