Selamatkan KPK, Mahasiswa Banten Tuntut Samad dan BW Turun

jpnn.com - JAKARTA - Bak dua mata sisi uang, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak cuma banjir dukungan. Sejumlah pihak juga mulai meragukan kapasitas dua komisioner, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Seperti koalisi yang mengklaim diri dari mahasiswa Banten misalnya, mereka minta Samad dan Bambang turun dari jabatannya. Permintaan ini menyusul ditetapkannya Bambang sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Koalisi mahasiswa dari Banten ini terdiri dari gabungan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, STIE Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jumat (23/1) kemarin, mereka juga sudah menggelar unjuk rasa di sekitar Kampus UIN Syarif Hidayatullah. Mereka mengkaitkan kasus tersebut dengan tindakan KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi beberapa waktu lalu.

Menurut mereka, dalam hal ini saja Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tampak terlibat dalam politik praktis. "Kedua Komisioner KPK tersebut sudah tidak lagi independen, profesional, dan steril dari aktivitas politik praktis," kata Koordinator Koalisi Mahasiswa Banten Bersatu, Musa Asyari.

Dalam kasus Komjen BG, kata Musa, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dia nilai arogan, serta egois dalam menggunakan hak dan kewenangannya sebagai petinggi KPK. "Komjen BG menjadi tumbal sinisme Abraham Samad serta Bambang Widjojanto," kata Musa.

Dia menilai saat ini rakyat Indonesia patut mengelus dada karena KPK sedang dalam ancaman serius, lantaran ada oknum terlibat secara langsung dalam politik praktis. Disadari atau tidak, kata Musa, KPK telah dimanfaatkan oleh sebagian elitnya untuk kepentingan politik tertentu.

"Besarnya dukungan publik terhadap KPK justru dimanfaatkan sebagian elitenya untuk terus berkuasa. Mirisnya, upaya melanggengkan kekuasan itu dilakukan dengan cara tidak sehat," ujar Musa.

Dari sana, Koalisi Mahasiswa Banten Bersatu menuntut Abraham Samad dan Bambang Widjojanto segera diseret ke Dewan Etik KPK serta Pansus DPR RI. "Selamatkan KPK dari kepentingan politik oknum di dalamnya," pungkasnya. (boy/jpnn)