Seleksi CPNS Curang, NIP Tak Bakal Keluar
Kamis, 10 Juni 2010 – 21:39 WIB
JAKARTA -- Pemerintah mengancam akan membatalkan kelulusan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diproses secara curang. Bukan sekedar gertak sambal, karena sudah terbukti ratusan CPNS yang dinyatakan lulus di Kotamubagu, Sulut, hingga kini Nomor Induk Pegawai (NIP) tak diterbitkan Badan Kepegawain Nasional (BKN). Hasil klarifikasi dari pemerintah menemukan adanya kecurangan dalam proses seleksi ratusan CPNS yang dinyatakan lulus November 2009 itu. "Arahan pak Menteri Negara PAN&RB, seleksi CPNS harus sesuai aturan pemerintah pusat. Dan harus dicatat, aturan dibuat bukan untuk dilanggar," tegas Ramli. Dia pun menegaskan bahwa proses seleksi CPNS tahun ini akan lebih doperketat lagi untuk mengurangi berbagai kecurangan yang terjadi.
"Saya contohkan kasus CPNS Kotamobagu. Sudah ditelisik memang ada kecurangan, makanya yang diterbitkan SK-nya hanya yang lulus murni. Yang tidak, dibatalkan kelulusannya. Kalau sampai kita luluskan semua, sama saja kita merampas hak orang yang sebenarnya lulus tapi tidak diluluskan panitianya," beber Deputi Menpan&RB Bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho kepada JPNN, Kamis (10/6).
Baca Juga:
Karenanya, Ramli mengingatkan seluruh pemda agar tidak "main-main" dalam pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini, yang tinggal beberapa bulan lagi dilaksanakan. Jika berani melakukan KKN, maka hasilya bakal percuma karena NIP-nya tidak akan dikeluarkan.
Baca Juga:
JAKARTA -- Pemerintah mengancam akan membatalkan kelulusan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diproses secara curang. Bukan sekedar
BERITA TERKAIT
- Rayakan Hari Kartini, Seluruh Karyawan Juragan 99 Garment Berkebaya Sepekan
- Polda Banten Ungkap Kasus Perburuan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat
- Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua