Selisih Hanya 12 Persen, Jokowi-JK Wajib Maksimalkan Relawan
jpnn.com - JAKARTA - Prabowo Subianto-Hatta Rajasa resmi mendaftar sebagai pasangan bakal Calon Presiden (Capres) dan bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (20/5).
Enam partai besar berkoalisi demi menyukseskan pemenangan pasangan ini, yakni Gerindra, PPP, PKS, PAN, Golkar dan PBB. Sementara kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla didukung empat partai, yaitu PDIP, NasDem, PKB dan Hanura.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Kebangkitan Indonesia Baru (DPN KIB), Reinhard Parapat, menilai, Jokowi-JK perlu secepatnya memanfaatkan kesiapan tim relawan non partai, yang diyakini efektif memengaruhi massa mengambang pada pemilihan umum Presiden, 9 Juli mendatang.
"Partai koalisi yang mengusung Jokowi sudah clear. Tapi kalau hanya memertahankan basis suara partai koalisi tersebut, dapat dipastikan akan lemah dan jauh dari harapan. Apalagi Prabowo-Hatta membangun koalisi besar," ujarnya di Jakarta, Selasa siang.
Reinhard menilai ada beberapa alasan perlunya Jokowi-JK segera merangkul relawan non partai. Antara lain, hasil survei Lingkar Survei Indonesia (LSI) yang memerlihatkan 40,52 persen pemilih belum menentukan pilihan.
"Tidak ada pilihan lain, selain memerkuat relawan Jokowi yang bukan dari partai politik sebagai ujung tombak," ujar pria yang akrab disapa Taki ini.
Dari survei LSI tersebut, kata Taki, juga memerlihatkan tingkat ektabilitas Jokowi-JK lebih tinggi dari Prabowo-Hatta. Namun besarnya hanya 35,42 persen, sementara Prabowo-Hatta mencapai 22,75 persen.
"Artinya hanya terpaut selisih suara yang tidak terlalu jauh yaitu 12,67 persen. Jangan sampai terjadi blunder. Jokowi-JK jangan hanya mengandalkan basis massa partai politik, tanpa melibatkan peran besar pendukung setia relawan Jokowi di seluruh Nusantara," katanya. (gir/jpnn)
JAKARTA - Prabowo Subianto-Hatta Rajasa resmi mendaftar sebagai pasangan bakal Calon Presiden (Capres) dan bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BSKDN Kemendagri Yakin Kolaborasi jadi Cara Memacu Penerapan 'Smart Governance'
- ASN PPPK Diminta Selalu Full Senyum, Kurangi Mengeluh
- Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Makin Marak, Begini Saran Lestari Moerdijat
- Wahai Honorer yang Ingin jadi PPPK, Cermati Kalimat Terakhir Gubernur
- 5 Berita Terpopuler: Terdeteksi Kerancuan Aturan, Pengesahan RPP Manajemen ASN Menunggu Presiden Baru, Honorer Siap-Siap!
- Sidang Isbat Penentuan Iduladha akan Digelar pada 7 Juni 2024