Semua Kepala Sekolah Seharusnya Jadi Tersangka

Semua Kepala Sekolah Seharusnya Jadi Tersangka
Kepala Sekolah SMA/SMK sederajat se-Palangka Raya, bersama Tim Saber Pungli Kalteng membahas pungutan pendidikan di Kantor Ombudsman Jalan H Ikap Palangka Raya.FOTO: DENAR/KALTENG POS/JPNN

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Palangka Raya berinisial BS sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pungutan liar (pungli).

Dia pun berseloroh bahwa seharusnya semua kasek di Palangka Raya mendapatkan status tersangka seperti dirinya.

Menurut BS, semua kepala sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK melakukan pungutan.

“Tidak hanya saya, semua kepsek. Mulai SD sampai SMA ada pungutan di Palangka Raya. Berarti semua kepsek tersangka,” ujar BS sebagaimana dilansir Prokal, Minggu (15/10).

BS merasa banyaknya aturan membuat dirinya kebingungan mengembang tugas sebagai kepsek.

Menurut BS, semua kepsek terjebak Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dia tetap dengan keyakinannya menggunakan aturan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan untuk melakukan penggalangan dana di sekolahnya.

“Peraturan ini menjebak kepala sekolah. UU Nomor 20 Tahun 2003 dana pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. PP 48 Tahun 2008, dana pendidikan berasal dari tiga sumber, yakni pemerintah daerah, pusat, dan pungutan peserta didik dan orang tua wali siswa. Semua memperbolehkan pungutan. Pungutan ini sudah disepakati,” jelasnya.

Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Palangka Raya berinisial BS sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pungutan liar (pungli).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News