Seret Ketua KPU Sultra ke Sidang Etik!

JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilih untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra), Mas"udi layak dibawa ke sidang etik Dewan Kehormatan KPU. Pasalnya, pelantikan tiga orang anggota KPU Buton tanpa diketahui oleh komisoner KPU Sultra yang lainnya sudah melanggar Undang-undang dan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu.

"Jika benar langkah Ketua KPU tersebut tanpa koordinasi dan tanpa sepengetahuan dari anggota KPU Provinsi Sultra, maka Ketua KPU bisa direkomendasikan utk diperiksa oleh Dewan Kehormatan KPU karena sudah menggunakan kewenangan tidak berdasarkan hukum yg jelas bertentangan dengan UU maupun Kode Etik Penyelenggara Pemilu," kata Titi kepada JPNN di Jakarta, Senin (20/2).

Sebagaimana diketahui, Mas"udi telah melantik tiga dari lima orang anggota KPU Buton, Jumat (17/2). Pelantikan ini tidak sesuai dengan hasil pleno yang menetapkan lima orang komisioner KPU Buton. Namun karena alasan waktunya mendesak dan menerima aduan masyarakat, dua orang urung dilantik. Mereka adalah Alimuddin dan Yusnia. Sedangkan yang diambil sumpahnya adalah La Rusuli, Muhammad Rusli Zainal dan Tarno. Pelantikan ini sendiri dilakukan seorang diri oleh Masu"di dan tidak dihadiri oleh empat komisioner KPU Sultra lainnya.

Titi menjelaskan setiap kebijakan kelembagaan KPU Provinsi harus diputuskan melalui rapat pleno karena secara jelas UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengatakan pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme Rapat Pleno.