Serikat Petani Tolak Trans Pasific

JAKARTA – Serikat Petani Indonesia mendesak pemerintah menolak kerja sama perdagangan Trans Pasifik atau Trans Pasific Partnership (TPP) yang digagas oleh Amerika Serikat. Alasannya, TPP berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi nasional dan berakibat pada dirugikannya sektor pertanian, industri nasional, dan kaum buruh di Indonesia.

Ketua Kajian Strategis Nasional SPI, Achmad Yakub mengatakan kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menghadiri KTT Asean ke 19 memiliki tujuan untuk mendorong berbagai perjanjian perdagangan bebas dan investasi di tingkat regional. “Untuk mempercepat pemulihan krisis di negeri Paman Sam itu, Presiden Obama mencari akses terhadap pasar baru, membangun kesepakatan-kesepakatan regional, dan memperluas isu-isu perdagangan. Caranya adalah melalui TPP,” katanya di Jakarta, Jumat (18/11).

 

Ia menjelaskan, Kawasan Asia Pasific merupakan kawasan besar bagi pasar AS. Berdasarkan US Representative 2011, tercatat ekspor barang-barang AS ke kawasan ini mencapai total USD 775 miliar pada 2010, atau 61 persen dari total ekspor AS ke seluruh dunia. Ekspor pertanian saja mencapai USD 83 miliar atau setara 72 persen total produk pertanian di tahun 2010. “Presiden SBY harus menyatakan secara tegas menolak kerjasama Trans Pasific tersebut,” ungkapnya.

Pertimbangannya, dalam terminologi kerja sama Trans Pacific saat ini, sudah mengarah pada konsep liberalisasi perdagangan yang mengarah pada pemberlakuan sistem beyond border. Pemberlakuan sistem ini dinilai akan menggerus perlindungan terhadap produksi dalam negeri dan konsumen domestik. Sebab, segala sesuatu yang terkait komoditi produksi dalam negeri, akan diatur sebagaimana standar internasional yang jika diterapkan berpotensi mematikan industri nasional. Di samping itu, lanjut Yakub, perdagangan bebas yang ada saat ini telah mematikan 180 ribu UKM di sektor pertanian dan mainan anak-anak. Petani Indonesia terjadwal pensiun secara sistematis akibat gempuran produk asing seperti produk China.