Sering Kritik Jokowi, Eks Penasihat KPK Ragu Bisa Masuk Pansel

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah tengah membahas nama-nama yang akan masuk dalam tim panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sudah menyampaikan daftar nama calon anggota Pansel KPK ke Presiden Joko Widodo untuk diseleksi lagi.

Di antara nama-nama yang masuk calon Pansel KPK itu Abdullah Hehamahua. Namun, mantan penasihat KPK itu justru mengaku pesimistis bakal terpilih menjadi anggota pansel calon komisioner di lembaga antirasuah itu. Alasannya, ia keras dalam mengkritik Presiden Jokowi -sapaan Joko Widodo- terkait kasus Komjen (Pol) Budi Gunawan.

"Sampai sekarang, saya belum dihubungi siapa pun tentang hal itu. Mungkin saya tidak akan dipilih juga karena terlalu keras kritik presiden tentang kasus BG," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (20/5).

Selain Abdullah, ada pula nama-nama beken lainnya seperti Jimly Asshiddiqie, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas, Oegroseno, Saldi Isra, Zainal Arifin Mochtar, Refly Harun dan Romli Atmasasmita yang masuk calon anggota Pansel.

Namun demikian, Abdullah tetap masih berharap agar pansel memperketat syarat-syarat administratif bagi bakal calon pimpinan KPK. Hal itu penting agar independensi komisioner KPK yang terpilih benar-benar terjaga.

"Calon yang pernah menjadi anggota partai politik, minimal sudah tidak aktif selama 10 tahun. Kedua, menandatangani pernyataan di atas segel bahwa ketika menjadi pimpinan KPK, selama empat tahun tidak berhenti dan tidak boleh menerima tawaran jabatan publik apa pun," paparnya.

Selain itu, Abdullah juga wanti-wanti tentang pentingnya penelusuran atas rekam jejak calon pimpinan KPK. Ia mengusulkan agar ada penelusuran rekam jejak dengan melibatkan berbagai pihak selama sebulan.

"Dan jika anggaran memungkinkan, saya mengusulkan agar dilakukan scanning otak bagi calon yang sudah sampai tahap wawancara," pungkasnya. (dil/jpnn)