Sesumbar Fadli Zon: Debat Melawan Jokowi Terlalu Mudah

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan sejumlah tema debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Debat digelar lima kali. Pertama, 17 Januari 2019.
Kemudian, 17 Februari, 17 Maret, 30 Maret, dan 13 April. Semua debat digelar di Jakarta. Debat pertama mengangkat isu hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi dan terorisme.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pihaknya akan melakukan inventarisasi. Dia menilai tentu akan lebih mudah memenangkan debat. Sebab, jika melihat dari janji politik pemerintahan sekarang, maka akan mudah meng-counter segala sesuatunya.
“Mana yang terealisasi, mana yang tidak, mana yang kontradiksi, saya kira terlalu mudah untuk meng-counter segala sesuatu,” ungkap Fadli di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/12).
Menurut Fadli, tema yang dipilih seperti korupsi, HAM dan teroris, itu cukup aktual. Dia menjelaskan, korupsi masih menjadi masalah di Indonesia. Dia menegaskan, pemerintahan sekarang ini tidak berhasil memberantas korupsi. Bahkan, korupsi tetap marak terjadi.
“Dari sisi persepsi indeks korupsi, tetap kita berada di jajaran negara-negara yang tidak terlalu banyak berubah,” katanya.
Soal terorisme, Fadli berujar, lebih kasuistis. Ia menegaskan, di negara-negara lain, terorisme menjadi ancaman. Tapi, tidak demikian di Indonesia. Yang paling penting di Indonesia adalah kesejahteraan. “Begitu ada kesejahteraan, masyarakat adil makmur, saya kira tidak ada terorisme,” ujarnya.
Lebih lanjut banyak persoalan HAM yang terjadi di Indonesia. Dia mengingatkan, HAM harus dilihat dari sisi yang lebih utuh. Tidak hanya hak sipil dan politik, yang paling parah ekonomi dan sosial. Kemudian, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, berserikat dan berkumpul.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan sejumlah tema debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres)
- Prabowo: Saya Dibilang Presiden Boneka, Dikendalikan Pak Jokowi, Itu Tidak Benar
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu