Setuju dengan Sikap KPK, Sahroni Sebut Vaksin Berbayar Rawan Penyelewengan

Bendahara umum Partai NasDem itu juga menyoroti tentang pendanaan vaksinasi yang berasal dari anggaran PEN atau pemulihan ekonomi nasional yang diambil dari kas negara.

Ketika vaksin dibuat jadi berbayar, maka DPR RI juga harus meminta penjelasan pemerintah terkait pendanaan vaksin mandiri.

"Karena setahu saya, dana yang digunakan berasal dari anggaran PEN, artinya bersumber dari keuangan negara, bukan dari bank HIMBARA milik BUMN. Ini yang harus kita hati-hati karena rawan penyelewengan," pungkas Ahmad Sahroni. (fat/jpnn)