Siap Tempuh Jalur Hukum, Sahabat DPR Beri Formappi 3x24 Jam

Siap Tempuh Jalur Hukum, Sahabat DPR Beri Formappi 3x24 Jam
Sejumlah aktivis bersama elemen masyarakat lainnya membentuk gerakan Sahabat DPR Indonesia (SDI). Foto: SDI

jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Lucius Karus bahwa kursi pimpinan DPR diincar para koruptor untuk menyembunyikan kasusnya ternyata berbuntut panjang.

Kelompok masyarakat yang menamakan diri Sahabat DPR Indonesia (SDI) berencana memperkarakan ucapan Lucius tersebtu hingga ke jalur hukum.

"Ucapan peneliti formappi ini berbahaya. Seakan-akan menegaskan pimpinan DPR itu korup dan penjahat semua," tegas Koordinator SDI, Bintang Wahyu Saputra, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (26/9).

Menurut Bintang, tak pantas juga Formappi mengeneralisir hanya karena satu atau dua orang yang korupsi seakan-akan semuanya tidak bersih dan korupsi.

“Pimpinan dan anggota DPR RI itu dipilih oleh rakyat melalui Pemilu yang demokratis dan bermartabat. Kalau kita gunakan logika berpikir Lucius Karus yang menyebut pimpinan DPR koruptor berarti yang memilih mereka juga rakyat yang koruptor dong. Logikanya kan begitu. Ini bukan saja pernyataan yang salah tapi juga berbahaya jika dibiarkan,” ujar Bintang.

Kata Bintang, apa yang disampaikan peneliti FORMAPPI tersebut jelas sesat pikir dan logika berpikir yang berbahaya dan tidak boleh dibiarkan. Karena itu pihaknya meminta Lucius meminta maaf secara terbuka dan disampaikan melalui media nasional.

"Tentu kita prihatin bahwa ada sejumlah anggota dan pimpinan DPR terjerat kasus korupsi. Tapi itu kan hanya segelintir dari 575 anggota DPR. Saya yakin masih banyak anggota DPR dan pimpinan DPR yang bersih," tambah Bintang.

SDI juga mengajak masyarakat untuk fair bahwa fenomena 'oknum nakal' terjadi hampir di semua lembaga negara. Padahal, dapat kita lihat di media, masih banyak anggota DPR yang vokal dan pro terhadap rakyat.

Pernyataan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Lucius Karus tentang kursi pimpinan DPR ternyata berbuntut panjang