Simak, 6 Tuntutan GMNI Saat Aksi Demo 11 April, Termasuk Soroti Menteri Berkinerja Buruk

Persoalan berikutnya adalah terkait penggunaan APBN sebesar 20persen untuk menanggung biaya pemindahan Ibu kota yang diestimasi memakan biaya Rp 466 triliun rupiah. Membebankan biaya pemindahan Ibukota terhadap APBN kita untuk hal yang tak bersinggungan langsung dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, apalagi di tengah kondisi rasio utang Indonesia yang tinggi (sebesar 41% dari PDB) adalah hal yang kontraproduktif terhadap kesejahteraan rakyat.

Kita harus mendorong agar pemerintah, yang memiliki ide untuk pemindahan Ibu Kota Negara, memiliki skema pembiayaan pemindahan Ibu kota tanpa membebankan APBN, apalagi di tengah suasana pandemi yang masih belum berakhir.

Belum lagi, salah satu skema pembiayaan proyek IKN adalah dengan melibatkan pendanaan dari BUMN-BUMN. Artinya, postur anggaran pembiayaan proyek IKN nantinya justru akan makin besar dibebankan pada APBN.

5. Menolak Kenaikan PPN

Isu menaikkan PPN menjadi 11 persen untuk menambah pemasukan negara melalui pajak, sangat kontraproduktif di tengah kondisi masyarakat yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari krisis ekonomi yang selama ini hancur akibat pandemi Covid.

Belum lagi, terdapat isu perluasan objek pajak yang akan diterapkan pemerintah terhadap produk-produk UMKM masyarakat seperti komoditas pertanian & perkebunan, hasil hutan, dan banyak lainnya. Justru, saat ini masyarakat membutuhkan stimulus dari pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi untuk bangkit dari situasi krisis.

Presiden selalu menekankan kepada kabinetnya untuk memiliki sense of crisis terhadap situasi masyarakat saat ini.Namun, kebijakan yang diambil tak mencerminkan hal tersebut. Apalagi, disinyalir, isu kenaikan PPN untuk menambah pemasukan negara untuk membiayai proyek IKN. Oleh sebab itu, kami dengan tegas menolak kenaikan PPN.

6. Mendesak Kabinet Jokowi-Ma'ruf Melakukan Evaluasi & Mencopot Menteri Berkinerja Buruk

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, Presiden selalu memarahi menteri-menterinya yang dianggap tak memiliki sense of crisis.

Namun, Presiden dianggap tak konsisten karena melakukan pembiaran tak mengevaluasi dan menghukum menterinya yang tak menjalankan kebijakan sesuai arahan Presiden.