Soal Dugaan Korupsi di Balik Pengadaan Bahan Pembersih Lantai Kejagung, Bareskrim Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Satu dari delapan tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah NH. Dia merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kejagung yang dianggap lalai karena mengadakan pembelian pembersih lantai yang tak sesuai izin edar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo mengatakan, penetapan ini dilakukan karena NH harusnya mengetahui pembersih lantai Top Cleaner itu mengandung bahan berbahaya.
Namun, NH tidak tahu hingga akhirnya berujung pada kebakaran hebat di Kejagung.
“Harusnya dia tahu (bahan berbahaya), tetapi tidak tahu makanya lalai,” kata Ferdy ketika dikonfirmasi, Jumat (23/10).
Ketika disinggung soal dugaan korupsi karena mengadakan barang yang tak sesuai izin edar, menurut Ferdy, hal tersebut bakal didalami internal dari Kejagung.
“Bukan sampai ke situlah (dugaan korupsi). Itu internal yang melihat proses pengadaan itu. Karena kami fokus kebakaran,” sebut dia.
Pemeriksaan internal, lanjut Ferdy menerangkan, bakal dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Bareskrim pun sudah melakukan koordinasi akan hal tersebut.
“Itukan pemeriksaan internal nanti. Jamwas nanti yang akan memeriksa itu. Sudah koordinasi (antara Bareskrim dan Jamwas),” tegas Ferdy.
Salah satu tersangka kebakaran gedung Kejagung adalah PPK di Korps Adhyaksa dan ada tujuh tersangka lainnya.
- Info dari Kejagung soal Penyitaan 5 Smelter terkait Korupsi Timah
- Pengamat Sebut Kepuasan Publik kepada Jokowi Ditopang Kejagung
- Kejagung Terus Menelusuri Aset-Aset Harvey Moeis
- Bea Cukai dan Bareskrim Polri Berkolaborasi Gagalkan Peredaran Narkotika di 2 Daerah Ini
- BP2 TIPIKOR-LAI Gelar Aksi Damai di Kejagung, Nih Tujuannya
- Meroket, Kepercayaan Publik pada Kejaksaan jadi 74 Persen